Suatu malam, saya menerima telepon untuk sebuah wawancara terkait industri perbukuan yang menurut salah seorang nara sumber IKAPI pusat mengalami pertumbuhan negatif sejak 2 tahun terakhir. Wawancara itu dimaksudkan untuk meneguhkan informasi dari lapangan, terutama bagi praktisi seperti saya yang setiap hari bergelut dengan ide-ide buku yang semakin hari semakin kompetitif. Sederhananya saya jawab, ya. Akan tetapi butuh rangkaian informasi yang cukup panjang untuk sampai pada kesimpulan mengapa industri buku mengalami kelesuan.

Faktor pertama yang paling kentara adalah situasi ekonomi makro. Tidak dapat dimungkiri bukan hanya industri buku saja yang terpukul selama 2 semester terakhir ini. Hampir semua sektor riil melaporkan pertumbuhan negatif. Industri otomotif yang biasanya dijadikan barometer pertumbuhan konsumsi selain properti juga mengalami perlambatan. Terlebih, dengan menggilanya nilai kurs mata uang dolar yang semakin digdaya terhadap semua mata uang, termasuk rupiah, membuat pembelanjaan bahan baku dengan menggunakan dolar semakin mencekik rupiah, dan melambungkan harga jual. Selisih pada harga pembelian kertas secara otomatis akan berpotensi meningkatkan harga jual buku kepada pembaca. Sementara itu, bagi pelaku bisnis menaikkan harga jual terkadang ibarat simalakama. Harga jual naik menjamin marjin tetap ideal, akan tetapi membuat konsumen menahan pembelian dan mengalihkan pada pembelian lain yang lebih prioritas. Serba susah jadinya. Juga, tidak boleh dilupakan bagi penerbit yang memiliki cukup banyak pilihan naskah terjemahan, uang muka royalti yang dibayarkan jumlahnya juga semakin menggelembung dan cukup besar menyedot arus kas penerbit. Efeknya, naskah semakin sedikit, produksi dipangkas signifikan.

Alasan lainnya adalah rejim best-seller. Saat ini penerbit yang masih bertahan mutlak bergantung pada naskah-naskah laku. Ironinya, naskah yang laku dan atau sangat laku, lazim disebut mega best-seller, semakin lama semakin berkurang. Akibatnya buku yang dikirim ke retail semakin cepat kembali ke gudang penerbit. Dengan masih terbatasnya jumlah toko buku besar yang beroperasi secara nasional, dan jumlah penerbit yang jumlahnya sekitar 1400-an menurut data terakhir IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) bukan upaya yang mudah agar semua mitra toko buku mendapatkan display optimal. Target pendapatan rupiah per meter persegi bagi pengelola retail adalah keniscayaan. Bayangkan jika ada buku tidak laku “nongkrong” berbulan-bulan di floor tentu akan merugikan pengelola toko. Akibat tidak langsung bagi penerbit yang mungkin tidak disadari pembaca, banyak penerbit memilih menghindari risiko menerbitkan buku-buku bagus dan berkualitas namun hanya memiliki potensi pembaca yang minimum.

Apa yang harus dilakukan? Untuk alasan pertama yang bersumber pada ekonomi makro, kita berharap besar pada pemerintah agar segera memulihkan kondisi ekonomi. Saat ini pelaku sektor riil betul-betul berharap jika pemerintah bisa secara efektif mendorong anggaran belanja negara dalam banyak program infrastruktur yang disediakan pemerintah tentu hal ini akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi, mendorong tumbuhnya pendapatan, dan akhirnya memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk kembali mengonsumsi. Selain itu, reshuffle kabinet kerja yang bertumpu pada menteri-menteri yang berhubungan langsung dengan pemulihan ekonomi kita harapkan juga berpengaruh positif, salah satunya menjinakkan dolar yang akan secara efektif menurunkan pembelanjaan bahan baku, dan membuat harga jual akhirnya stabil.

Sedangkan untuk mengatasi rejim best-seller, mungkin pelajaran dari para pebisnis buku di Jerman perlu kita perhatikan. Di luar Indonesia dan Amerika Serikat yang menganut keterpisahan penentuan harga jual buku oleh penerbit dan toko buku, sebagian negara Eropa seperti Jerman dan Perancis, menerapkan Undang-undang kebijakan harga tetap yang diresmikan oleh negara. Kebijakan harga tetap (fixed book price) ini memastikan bahwa harga jual akhir buku ke tangan konsumen haruslah disepakati antara asosiasi penerbit dan retail. Kesepakatan ini menjamin bahwa harga jual buku akan ditentukan pada kisaran yang dapat dijangkau masyarakat banyak. Harga yang terjangkau ini pada akhirnya memastikan pembaca memiliki plafon pembelian buku yang cukup banyak karena jatah konsumen untuk membeli satu buku best-seller misalnya, tidak akan menghabiskan seluruh alokasi dana untuk membeli buku. Dengan cara ini, keuntungannya buat penerbit adalah, penerbit dapat mempertahankan kategori buku yang tergolong niche market, atau volume pasarnya tidak terlalu besar. Yang menarik, alasan mengapa kebijakan harga tetap ini diberlakukan adalah, karena pemerintah seperti Jerman dan Prancis percaya bahwa buku bukanlah sekadar komoditas. Buku adalah produk budaya, karena itu negara melalui pemerintah perlu memastikan bahwa buku akan tetap bertahan untuk melanggengkan kemanusiaan.

Secara praktik tentu saja kebijakan harga tetap ini menarik untuk dikaji, sebab kenyataannya, negara seperti Jerman dengan populasi 80-an juta dapat menampung 5000 toko buku independen dengan berbagai skala, umumnya paling sedikit memiliki 3 orang karyawan yang hampir didominasi oleh perempuan. Bandingkan dengan Indonesia yang besar populasinya hampir 3 kali lipatnya namun hanya memiliki kurang lebih 700-an toko saja. Ini pun yang beroperasi secara nasional dengan jaringan yang kuat dan sistem yang rapi hanyalah Gramedia yang berjumlah 110 toko secara nasional. Beberapa toko buku jaringan seperti Toga Mas, Gunung Agung, Karisma, Tiga Serangkai memiliki outlet sampai sekitar tiga puluhan tetapi umumnya beroperasi di pulau jawa.

Jadi, untuk menyimpulkan diskusi kita, tantangan industri perbukuan kita sesungguhnya masih cukup besar. Jalan panjang masih berliku di hadapan, ada banyak kebijakan yang bisa digagas antara penerbit, retail dan pemerintah misalnya. Jika kita meyakini bahwa buku adalah produk budaya, maka adalah suatu dosa besar jika penerbit yang berupaya menjaga kelestarian kemanusiaan kita melalui buku, dibiarkan mati perlahan. Dan sungguh, saya sedang tidak berlaku cengeng!