Kartu Lebaran BentangHampir dua pekan lalu, saat Hilal terlihat di ufuk Barat pada senja hari kamis tanggal 16 Juli, Umat islam secara mufakat menyongsong  bulan baru Syawal, sekaligus mengakhiri puasa Ramadhan selama sebulan penuh. Gelombang takbir dan suka cita menyambut hari kemenangan atas aneka godaan itu merayap cepat di semua pulau tak terkecuali pulau paling timur, Papua. Sayangnya, sebuah peristiwa di Tolikara sedikit menginterupsi kerukunan antariman lalu memanas di media sosial sebelum fakta dan data terhadap peristiwa itu muncul terang benderang ke hadapan kita.

Sebagai pengamat, karena tidak langsung menyaksikan peristiwa itu, kita disuguhi aneka informasi berbeda yang diolah oleh media-media arus utama yang memiliki basis reporter lapangan termasuk jaringan kontributor yang rapi di setiap daerah, maupun oleh media jurnalisme warga yang mengandalkan afiliasi komunal yang terhubung secara baik dengan jejaring alternatif tetapi menguasai dengan baik kekuatan internet. Maka, dengan jelas kita dapat melihat media-media yang berusaha melakukan klarifikasi, mengumpulkan lebih banyak lagi data dan sumber terpercaya untuk memastikan keabsahan berita, berbanding corong media yang sibuk menyulut amarah atas nama agama.

Yang menarik, ketika sebagian besar penduduk twitter terlibat aksi saling serang dan klarifikasi, tokoh muda seperti Pandji Pragiwaksono mengumpulkan followersnya untuk membantu membangun kembali masjid Tolikara melalui platform crowdfunding Kitabisa.com. Tanpa ingin menguliti siapa yang benar dan siapa yang keliru, aksi damai mengumpulkan donasi dengan target 200 juta rupiah ini berhasil dilampaui dalam beberapa hari saja. Dalam waktu berdekatan, organisasi charity besar seperti Dompet Dhuafa juga menggalang kegiatan serupa untk membangun kembali rumah ibadah umat Islam yang baru saja hangus tepat pada 1 syawal 1436 H.

Kita bersyukur melihat reaksi terhadap aksi kekerasan itu memunculkan lebih banyak respons positif dibandingkan mencoba membalaskan aksi serupa di pulau lainnya dalam bentuk aksi massal penutupan gereja misalnya, yang notabene tidak terlibat langsung dalam peristiwa Tolikara. “Ini adalah kemenangan orang-orang waras terhadap mereka yang menginginkan kerusuhan massal,” demikian saya baca salah satunya komentar dari pengguna Twitter yang memiliki jumlah pengikut yang banyak. Kita juga patut bersyukur melihat lebih banyak lagi umat Islam yang tidak lantang dan latah meneriakkan jihad atas Tolikara, seakan melihat papua sebagai medan peperangan baru horisontal antara muslim dan kristen.

Lalu, apa yang sesungguhnya terjadi? Pemerintah bersama dengan gabungan pemuka agama telah membentuk komite pencari fakta. Tujuannya tentu saja selain mencegah agar konflik tidak meluas, juga untuk mencari muasal kerusuhan. Sampai saat ini 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, selain itu sumber-sumber informasi pemerintah telah menyebut bahwa aksi Tolikara terkait dengan separatisme. Organisasi Papua Merdeka disebut berada di balik kerusuhan ini, dan bahwa kasus ini tidak murni kerusuhan antariman. Penyerangan yang disebut-sebut berdasarkan surat edaran yang melarang penyelenggaraan idul fitri, belakangan dipersoalkan keasliannya. Entah benar asli entah tidak, mungkin kita harus melihat akar masalah yang lebih dalam yang terjadi di Papua.

Desember 2014 muncul email di akun saya untuk sebuah petisi melalui change.org untuk mendukung keadilan atas peristiwa Paniai yang menewaskan empat remaja pada malam hari ketika tengah menyiapkan pesta natal. Peristiwa yang diduga dilakukan oleh aparat itu mulanya dipicu oleh teguran warga terhadap sebuah kendaraan yang bergerak tanpa lampu yang rupanya dikendarai oleh anggota tim khusus Batalyon 753 Arga Vira Tama, dan berakhir dengan insiden berdarah yang menewaskan warga Paniai. Namun, peristiwa seperti ini bukan pertama terjadi. Jika kita cukup sabar mencari kata kunci yang tepat melalui Google, akan ditemukan banyak peristiwa lainnya yang disebutkan mewakili kekerasan terhadap orang-orang Papua bahkan sejak tahun 1970 an. Tengok pula catatan The Center for Humanitarian Dialogue pada 2011 yang menurunkan sebuah catatan khusus konflik dan kekerasan di Indonesia, termasuk Papua, yang memberikan informasi mendalam termasuk fakta bahwa sebagian rakyat Papua ternyata tidak ingin dimerdekakan ketika Soekarno meneriakkan Trikora bersumpah mengusir Belanda dari Irian Barat. Terakhir sebuah ringkasan laporan LSM ELSAM yang mencatat sejumlah 139 kekerasan terjadi sepanjang 2012 yang melibatkan aparat (konflik vertikal) maupun pertikaian sesama warga (konflik horisontal).

Dengan mencoba memahami peristiwa konflik yang telah terjadi puluhan tahun lamanya sejak Papua masuk daerah Otonomi Khusus, kita dapat berempati pada akar konflik masyarakat Papua yang umumnya terjadi akibat dialog yang tak kunjung selesai antara Jakarta-Papua. Ini adalah isu yang lebih besar akan tetapi kemunculannya dapat meminjam tangan isu sensitif seperti agama sebagaimana pernah terjadi di Ambon sebelumnya. Seperti yang disinggung Rob Stones, pengajar Sosiologi di Universitas Essex, yang memperkenalkan istilah spontaneous individualism, adalah tidak mungkin sekaligus absurd meyakini bahwa faktor dan aktor individual adalah semata sebab yang melahirkan kehidupan sosial. Apa yang kita sebut oknum yang sering kali berada di balik peristiwa memiliki lapis-lapis jejaring sosial yang mempengaruhi perbuatannya. Tak ada yang lebih indah kecuali membuka pintu dialog dan sungguh-sungguh terlibat untuk saling memahami. Semoga Tuhan melimpahkan kedamaian atas negeri ini.

@salmanfaridi