Perseteruan antara Gubernur DKI, Ahok, dan anggota DPRD kian memanas. Salah satunya, setelah Ahok menemukan anggaran siluman diselundupkan lewat APBD versi yang berbeda yang sudah dibahas bersama dan disetujui antara eksekutif dan legislatif sebelum disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Reaksi publik juga tidak kalah hebat. Sebagian masyarakat yang peduli bergerak dan membentuk aliansi menyelematkan Ahok dari “begal” anggaran.

How the world worksBagi publik inilah tontonan demokrasi yang luar biasa menarik. Peristiwa ini seakan menegaskan kembali apa yang ditulis Aristoteles dan diartikulasikan secara sangat baik oleh Chomsky melalui praktik politik di Amerika, dalam buku How The World Works yang merupakan kumpulan empat ceramahnya yang memukau dan mendalam. Aristoteles menulis bahwa demokrasi harus dicapai secara setara untuk kebaikan bersama. Dalam alam demokrasi yang ideal, ketimpangan terlalu besar antara si kaya dan si miskin akan membuat demokrasi tidak berfungsi. Ketidaksetaraan ini Hanya menyisakan dua pilihan: mengurangi kemiskinan atau mengurangi demokrasi.

Tampaknya, alih-alih mengurug jurang kemakmuran semakin dangkal, banyak politisi melalui berbagai kebijakan lebih memilih cara kedua yaitu mengurangi demokrasi. Dalam praktiknya sebagian besar modal negara digiring untuk kepentingan elit dan untuk sebesar-besarnya melayani kepentingan birokrasi dan pada akhirnya korporasi. Konon, dana-dana siluman itu digerus begitu saja dari APBD atau APBN untuk mengembalikan modal kampanye yang luar biasa besar. Belum menghitung balas budi bagi mereka pelaku usaha yang dengan senang hati menjadi donator kampanye hanya untuk menunggu rentenya kembali melalui berbagai produk kebijakan publik yang menguntungkan lini bisnis para pengusaha.

Maka apa yang terjadi dengan kasus UPS (Uninterruptable power supply) yang salah disebut dengan USB (universal serial bus) itu hanya temuan kesekian saja dari aneka program yang luput dari perhatian eksekutif maupun publik. Sebelum ini berderet-deret kasus pengadaan Bus Transjakarta, pencurian ikan secara massif di lautan Indonesia, bahkan yang lucu dengan menghilangnya beberapa klausul penting terkait undang-undang pengelolaan industri rokok dan tembakau.

Chomsky kemudian menulis bahwa mereka yang memilih untuk mengurangi demokrasi khawatir bahwa kemiskinan akan berakibat tumbuhnya harapan orang miskin pada pemerataan kemakmuran, dan dengan demikian akan terdapat jalan yang cukup demokratis untuk mengambil alih kepemilikan dari si kaya. Untuk mengatasi ini, maka situasi tidak demokratis perlu diciptakan. Demokrasi harus dikendalikan oleh mereka yang berkuasa dan memiliki akses terhadap kemakmuran. “Tujuan demokrasi adalah melindungi minoritas kaya bukan mayoritas yang miskin” (ceramah keempat, Kebaikan Bersama, hal 288).

Alat bantu yang efektif untuk melanggengkan kepentingan ini adalah dengan menyibukkan masyarakat. Mereka yang tidak bersinggungan dengan poros kekuasaan setiap saat disibukkan dengan isu-isu dan konflik komunal. Baru-baru saja kita disibukkan dengan penyesatan Ahmadiyah, muncul konflik Sunni-Syiah, dan belakangan ini begal motor yang kembali kumat setelah lama tiarap. Dengan terpecah-pecahnya perhatian masyarakat praktis banyak agenda besar yang menyangkut hajat hidup warga negara lepas dari perhatian.

Saya kira di tengah meredupnya harapan pada lembaga-lembaga yang bersih, adalah kewajiban kita untuk tetap waras dan berpikir jernih di tengah kemelut politik yang seolah susah diurai. Sebagai warga negara jangan kita mau diadu domba, ribut sendiri dan saling melukai sesama saudara, sementara para wakil rakyat yang terhormat pesta pora di atas anggaran yang sedianya ditujukan bagi kebaikan bersama.

@salmanfaridi